Institut Teknologi Batam (ITEBA) menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung pengembangan data statistik nasional dengan menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam pada Rabu, 25 Februari 2026. Dalam kegiatan strategis yang berlangsung di kantor BPS Kota Batam tersebut, ITEBA diwakili oleh dua akademisi pakar, yaitu Ibu Assoc. Prof. Vitri Aprilla Handayani, S.Si., M.Si., dan Ibu Cinta Rizki Oktarina, M.Stat. Kehadiran perwakilan ITEBA ini menjadi bagian penting dari upaya kolaboratif antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah dalam mengevaluasi serta meningkatkan standar pelayanan statistik di wilayah Kota Batam.
Dalam forum tersebut, BPS Kota Batam memaparkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang mencakup layanan perpustakaan, konsultasi statistik, hingga rekomendasi kegiatan statistik yang kini semakin dipermudah melalui platform digital dan asisten virtual. Partisipasi ITEBA dalam diskusi ini sangat relevan mengingat hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 menunjukkan bahwa akademisi merupakan kelompok pengguna data terbesar, di mana mayoritas mengakses data untuk keperluan penelitian dan tugas ilmiah. Dengan Indeks Kepuasan Konsumen yang mencapai 92,60% dan Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 95,47%, BPS Kota Batam terus berupaya menjaga integritas dan kualitas layanannya demi mendukung kebutuhan para peneliti di tingkat perguruan tinggi.
Selain pembahasan mengenai standar prosedur, pertemuan ini juga mensosialisasikan kebijakan penting mengenai pengenaan tarif nol rupiah bagi institusi pendidikan dalam negeri sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019. Kebijakan ini memungkinkan dosen dan mahasiswa ITEBA untuk mengakses data mikro serta peta digital secara gratis demi kepentingan riset non-komersial, asalkan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Melalui forum ini, ITEBA dan BPS Kota Batam sepakat bahwa data yang akurat dan pelayanan yang transparan adalah kunci utama dalam mendorong inovasi teknologi dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, sejalan dengan persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026.
